Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas pendidikan dan kelembagaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Komitmen tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke kampus IPDN di Sumedang, Jawa Barat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa dukungan terhadap IPDN diwujudkan melalui peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2026.
Anggaran Naik Signifikan
Anggaran IPDN yang sebelumnya sekitar Rp578 miliar pada tahun 2025 akan meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar pada tahun 2026. Kenaikan ini diharapkan mampu memperkuat berbagai program pengembangan lembaga pendidikan kedinasan tersebut.
Menurut Rifqinizamy, peningkatan anggaran tidak hanya difokuskan pada operasional pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran serta penguatan sistem kelembagaan IPDN sebagai pusat pembinaan calon aparatur pemerintahan.
Infrastruktur Kampus Dipercepat
Selain peningkatan anggaran, Komisi II juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kampus agar sejalan dengan jumlah praja yang terus bertambah setiap tahun.
Pengembangan fasilitas pendidikan, asrama, hingga sarana pelatihan pemerintahan dinilai penting untuk memastikan proses pendidikan berlangsung lebih optimal dan profesional.
Peran Alumni Perkuat Birokrasi
Komisi II DPR RI juga menekankan pentingnya peran alumni IPDN sebagai tulang punggung birokrasi pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia.
Lulusan IPDN selama ini banyak mengisi posisi strategis di pemerintahan daerah, mulai dari level kecamatan hingga pemerintahan provinsi. Karena itu, penguatan kualitas pendidikan di IPDN dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas tata kelola pemerintahan nasional.