Jakarta, 13 Maret 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia adalah milik bangsa dan negara, bukan milik pengusaha atau pihak swasta. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), menanggapi laporan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) komoditas batu bara.
Prabowo menekankan, meskipun pengusaha diberikan ruang untuk mengelola sumber daya alam melalui perizinan atau konsesi, kepemilikan tetap berada di tangan negara. “Kekayaan alam ini milik rakyat Indonesia. Pengelolaan boleh diberikan, tapi kepemilikannya tetap di tangan bangsa dan negara,” tegasnya di hadapan seluruh menteri kabinet.
Menurut Presiden, prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kepentingan nasional, termasuk komoditas strategis lain seperti kelapa sawit. Ia menegaskan, pemanfaatan SDA harus mendorong kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan industri nasional, bukan keuntungan semata bagi pihak swasta.
Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan update mengenai implementasi DMO batu bara, termasuk distribusi pasokan domestik kepada industri strategis dan kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk merugikan rakyat atau menciptakan oligarki energi, sekaligus memperingatkan semua jajaran kementerian agar mengawasi konsesi dengan ketat.
Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa pengelolaan SDA harus terintegrasi dengan program pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan energi nasional dan hilirisasi industri strategis. “Kita harus pastikan kekayaan alam ini memberi manfaat maksimal bagi rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha,” ujarnya.
Kebijakan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan menegakkan kedaulatan sumber daya alam, mengawasi praktik industri, dan menindak segala bentuk penyalahgunaan konsesi. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif di seluruh pelosok negeri.
Sumber: Sindonews