Rakyat Berhak Tau — Polemik mengenai pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis Indonesia (MBG) kembali mencuat setelah Koalisi MBG Watch mengajukan judicial review terhadap pengaturan anggaran program tersebut dalam Undang-Undang APBN Indonesia ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Sorotan tajam datang dari ekonom Media Wahyudi Askar dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam pernyataannya pada Selasa, 10 Maret 2026, ia menilai besarnya anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun perlu diawasi secara ketat agar benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Simulasi Anggaran Rp5,2 Juta per Keluarga
Menurut Media, jika anggaran tersebut secara teoritis dibagikan langsung kepada keluarga miskin di Indonesia, setiap keluarga berpotensi menerima sekitar Rp5,2 juta per bulan.
Namun dalam praktiknya, ia menyebut masyarakat hanya menerima manfaat sekitar Rp200 ribu melalui program MBG.
“Sebagian besar anggaran justru mengalir ke rantai vendor, logistik, dan pengelola program,” ujarnya.
Pernyataan ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas distribusi anggaran dalam program bantuan sosial berskala besar.
Dinilai Mendekati Corporate Welfare
Media juga menilai kondisi tersebut membuat program MBG berpotensi lebih menyerupai corporate welfare ,yakni kebijakan publik yang secara tidak langsung lebih menguntungkan pelaku usaha atau vendor dibanding penerima manfaat utama.
Jika sebagian besar anggaran negara terserap pada rantai distribusi dan pengelolaan program, maka efektivitas kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi secara serius.
“Jika anggaran publik sebesar itu tidak benar-benar sampai ke masyarakat kecil, maka pertanyaannya sederhana: siapa sebenarnya yang menerima manfaat terbesar dari program ini?” ujarnya.
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Pengajuan judicial review oleh Koalisi MBG Watch ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji mekanisme pengelolaan anggaran MBG dalam kerangka APBN.
Koalisi tersebut menilai perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar penggunaan anggaran negara benar-benar transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Perdebatan mengenai efektivitas program MBG kini menjadi salah satu isu penting dalam diskursus kebijakan publik, terutama terkait bagaimana negara mengelola anggaran besar untuk program sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.