Rakyat Berhak Tau — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang sebagai kebijakan sosial, tetapi juga menjadi strategi ekonomi untuk memperkuat pertumbuhan di tingkat akar rumput.
Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg yang berjudul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, Prabowo menjelaskan bahwa dinamika krisis global justru mendorong pemerintah mempercepat berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat investasi jangka panjang pada sumber daya manusia (SDM).
Menurut Prabowo, melalui implementasi program MBG yang kini mulai berjalan, pemerintah ingin memastikan bahwa stimulus ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menciptakan perputaran ekonomi yang lebih kuat di tingkat lokal.
“Stimulus untuk pertumbuhan di tingkat akar rumput,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut, dikutip Senin (16/3/2026).
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau hingga 80 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Kelompok penerima mencakup anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Program ini dirancang untuk menyediakan asupan gizi secara rutin bagi puluhan juta masyarakat setiap hari.
Lebih jauh, Prabowo mengungkapkan bahwa program MBG diproyeksikan menjadi salah satu komponen signifikan dalam struktur belanja negara tahun ini.
Pemerintah memperkirakan program tersebut menyerap sekitar 11 persen dari total anggaran pemerintah pusat, mencerminkan besarnya prioritas negara dalam pembangunan kualitas manusia Indonesia.
Namun bagi Prabowo, program ini bukan sekadar soal pemberian makanan. Ia melihatnya sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Program ini dirancang untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari,” katanya.
Selain MBG, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat berbagai program prioritas nasional lainnya, mulai dari penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga penguatan ekonomi desa melalui koperasi.
Pemerintah juga berencana memperluas dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Dengan menggabungkan kebijakan sosial, pembangunan SDM, serta penguatan ekonomi rakyat, pemerintah berharap strategi pembangunan nasional dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah gejolak ekonomi dunia, pendekatan ini menjadi salah satu upaya Indonesia untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas di tingkat paling dasar.