RAKYAT BERHAK TAU — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi e-KTP saat rapat kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.
Dalam forum tersebut, Deddy menilai e-KTP yang seharusnya menjadi pusat integrasi data nasional justru belum dimanfaatkan maksimal. Ia menyebut, alih-alih mempermudah, sistem saat ini masih membebani masyarakat dengan prosedur administratif yang berulang.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung sistem identitas digital di Malaysia yang telah mampu mengintegrasikan berbagai layanan publik secara real-time ,mulai dari subsidi BBM, layanan kesehatan, hingga perbankan ,tanpa memerlukan dokumen tambahan.
Menurut Deddy Sitorus, akar persoalan bukan terletak pada teknologi, melainkan pada ego sektoral antar lembaga serta lemahnya kemauan politik dalam menyatukan data. Ia menyoroti sejumlah instansi seperti KPU, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial Republik Indonesia, hingga Pertamina yang dinilai masih berjalan dengan basis data masing-masing.
“Jika data terintegrasi di e-KTP, banyak urusan bisa disederhanakan tanpa harus menghamburkan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengkritik praktik birokrasi di lapangan yang dinilai masih berbelit. Masyarakat, kata dia, masih sering diminta dokumen fisik seperti fotokopi Kartu Keluarga hingga akta lahir, meskipun telah memiliki e-KTP.
Selain itu, isu keamanan data turut menjadi perhatian. Maraknya spam, penawaran produk, hingga penipuan yang masuk ke ponsel masyarakat disebut sebagai indikasi lemahnya perlindungan data penduduk.
Menutup pernyataannya, Deddy Sitorus mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera melakukan sinkronisasi data nasional lintas lembaga. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi pemborosan anggaran akibat pendataan berulang, serta pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan modern.