RAKYAT BERHAK TAU — Narasi yang menyebut Indonesia sebagai negara paling korup di Asia kembali beredar di ruang publik, terutama di media sosial. Namun, klaim tersebut perlu ditelusuri secara cermat, karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini.
Salah satu sumber yang kerap dijadikan rujukan adalah laporan dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Dalam surveinya pada tahun 2005, lembaga berbasis di Hong Kong itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia.
Namun, penting untuk dicatat bahwa survei tersebut dilakukan hampir dua dekade lalu dan hanya melibatkan sekitar 900 responden yang sebagian besar merupakan kalangan ekspatriat di kawasan Asia. Dengan demikian, hasilnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.
Data Terbaru: Indonesia Masih Hadapi Tantangan, Namun Bukan Terburuk
Gambaran yang lebih mutakhir dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) yang dirilis oleh Transparency International.
Dalam laporan CPI terbaru tahun 2025, Indonesia berada di peringkat 109 dunia dengan skor yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan serius.
Meski demikian, posisi tersebut tidak menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia. Sejumlah negara lain di kawasan masih berada di peringkat lebih rendah dalam indeks tersebut.
Pentingnya Memahami Konteks Data
Para pengamat menekankan pentingnya memahami konteks dalam membaca data korupsi. Survei lama seperti yang dilakukan PERC tidak lagi relevan untuk dijadikan acuan kondisi saat ini tanpa pembaruan data.
Sebaliknya, indeks seperti CPI yang diperbarui secara berkala memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena menggabungkan berbagai sumber data dan persepsi dari pelaku usaha serta pakar di berbagai negara.
Namun demikian, CPI juga memiliki keterbatasan karena berbasis persepsi, bukan pengukuran langsung terhadap jumlah kasus korupsi.
Literasi Publik Jadi Kunci
Munculnya kembali narasi lama menunjukkan masih rendahnya literasi publik terhadap data dan informasi. Penyebaran informasi yang tidak utuh berpotensi membentuk persepsi yang keliru dan memperkuat stigma negatif tanpa dasar yang akurat.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan isu strategis seperti korupsi.
Klaim bahwa Indonesia merupakan negara paling korup di Asia tidak sepenuhnya benar jika merujuk pada data terbaru. Meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi, posisi dalam indeks global menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak berada pada level terburuk di kawasan.
Pemahaman yang utuh dan berbasis data menjadi kunci agar publik tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.