Kementan Tegaskan Peran Sistem Veteriner sebagai Pilar Ketahanan Pangan Nasional
RAKYAT BERHAK TAU — Penguatan sistem veteriner nasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada yang digelar Rabu (22/4/2026), dengan tema “Stabilisasi dan Kedaulatan Pangan Nasional 2026–2027: Kebijakan Impor dan Penguatan Resiliensi Industri Perunggasan”.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, menegaskan bahwa sistem veteriner memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan sekaligus mendukung program nasional.
“Penguatan sistem veteriner menjadi kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sektor perunggasan seperti ayam dan telur saat ini menjadi tulang punggung pemenuhan protein masyarakat. Produksi nasional bahkan disebut telah mengalami surplus, sehingga dinilai siap menopang kebutuhan pangan dalam negeri.
Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan produksi, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem hilirisasi unggas terintegrasi. Langkah ini mencakup pengembangan rantai produksi dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan (GPS dan PS), pabrik pakan, rumah potong hewan unggas (RPHU), hingga fasilitas cold storage dan unit pengolahan di wilayah yang masih defisit daging dan telur ayam ras.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan kompartemen bebas penyakit serta menjamin keamanan pangan melalui penerapan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Michael Haryadi Wibowo, mengingatkan adanya ancaman penyakit unggas yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi nasional. Penyakit seperti Newcastle Disease dan Avian Influenza dinilai masih menjadi ancaman serius karena virusnya terus bermutasi.
Ia juga menyoroti faktor lain seperti resistensi antimikroba, multiinfeksi, hingga lemahnya penerapan biosekuriti di tingkat peternakan yang dapat memperparah kondisi.
“Biosekuriti harus diterapkan secara konsisten, bukan hanya konsep tetapi praktik nyata di lapangan,” tegasnya.
Dari sisi industri, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto Budi Utama, menyoroti tingginya biaya pakan dalam struktur produksi unggas.
“Sekitar 70 hingga 75 persen biaya produksi berasal dari pakan, sehingga efisiensi formulasi menjadi sangat krusial,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi faktor utama dalam memperkuat resiliensi sektor perunggasan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor di tengah tantangan global.
