Rakyat Berhak Tau – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memetakan potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar kemungkinan penyimpangan dapat diantisipasi sejak tahap awal pelaksanaan program.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemetaan tersebut dilakukan menyusul munculnya isu dugaan mark up atau penggelembungan harga bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fokus Pencegahan Sejak Awal
Menurut Budi, langkah yang diambil KPK saat ini masih berada pada tahap kajian pencegahan. Lembaga antirasuah tersebut berupaya mengidentifikasi berbagai titik rawan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pengadaan bahan pangan maupun distribusi program MBG.
Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait guna memperkuat tata kelola program.
“Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pencegahan KPK agar potensi penyimpangan dapat dimitigasi sejak awal,” ujar Budi dalam keterangannya.
Pengawasan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Pengawasan terhadap program MBG juga dilakukan melalui kerangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Program ini merupakan kolaborasi lintas lembaga yang bertujuan memperkuat sistem pencegahan korupsi pada berbagai sektor strategis.
KPK menempatkan sejumlah program prioritas pemerintah sebagai bagian dari fokus pemantauan, termasuk program MBG yang menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, KPK berharap setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Laporan Dugaan Pelanggaran Harga Bahan Baku
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengungkapkan telah menerima laporan terkait dugaan praktik penjualan bahan baku pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh sejumlah mitra penyedia.
Selain harga yang melebihi ketentuan, laporan tersebut juga menyebutkan adanya bahan pangan yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk program pemenuhan gizi.
Temuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong KPK melakukan pemetaan potensi risiko korupsi agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awalnya.
Pentingnya Transparansi Program Publik
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Karena melibatkan anggaran besar serta rantai distribusi yang luas, program semacam ini dinilai membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya tetap transparan dan akuntabel.
Melalui langkah pencegahan yang dilakukan KPK, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalkan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.