Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pejabat pemerintah agar tidak lagi menyampaikan laporan palsu atau manipulatif kepada pimpinan. Ia menegaskan bahwa laporan yang tidak sesuai fakta di lapangan dapat menyebabkan kebijakan negara menjadi keliru dan merugikan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya kejujuran dan akurasi data dalam setiap laporan yang disampaikan oleh pejabat maupun aparatur pemerintahan.
“Saya minta jangan main-main lagi dengan saya soal laporan palsu. Saya kasih peringatan keras ini,” tegas Prabowo.
Tegaskan Pentingnya Data yang Akurat
Menurut Prabowo, salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan adalah mendapatkan informasi yang benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Ia mengaku kerap menghadapi kesulitan ketika laporan yang diterima tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
Prabowo menilai praktik menyusun laporan hanya untuk menyenangkan pimpinan merupakan budaya birokrasi yang harus segera dihentikan.
“Pemerintah membutuhkan laporan yang jujur. Kalau laporan tidak benar, maka keputusan yang diambil juga bisa salah,” ujarnya.
Peringatan untuk Seluruh Jajaran Pemerintah
Presiden juga meminta seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pejabat pusat hingga daerah, untuk menghentikan praktik manipulasi data atau penyusunan laporan yang tidak objektif.
Menurutnya, transparansi dan integritas dalam pelaporan merupakan fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Prabowo menegaskan bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyampaikan informasi yang akurat demi kepentingan negara dan rakyat.
Pemerintahan Butuh Kejujuran
Pernyataan keras ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membangun sistem kerja yang lebih transparan dan berbasis data nyata.
Dalam banyak kesempatan, Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada fakta, bukan sekadar laporan administratif yang disusun untuk menjaga citra birokrasi.
Dengan peringatan ini, Presiden berharap seluruh aparatur negara dapat memperbaiki budaya kerja birokrasi agar lebih terbuka, profesional, dan bertanggung jawab kepada rakyat.