Jambi Masuk Peringkat Rendah Infrastruktur Nasional, Tantangan Besar Konektivitas dan Pemerataan Masih Mengemuka
Rakyat Berhak Tau – Data GoodStats 2025 menempatkan Provinsi Jambi pada posisi 31 dari 38 provinsi di Indonesia dalam indeks kualitas infrastruktur. Posisi ini sekaligus menunjukkan bahwa Jambi masih berada pada kelompok daerah dengan tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di Pulau Sumatera.
Indeks tersebut menggambarkan kualitas sarana dasar seperti jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur ekonomi yang menjadi penopang utama aktivitas masyarakat.
Kesenjangan Konektivitas Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah keterbatasan konektivitas antarwilayah. Meski sejumlah proyek strategis seperti jalan tol dan peningkatan akses transportasi telah berjalan, pemerataan infrastruktur di tingkat kabupaten dan daerah pedalaman masih dinilai belum optimal.
Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi barang, mobilitas masyarakat, hingga efisiensi ekonomi daerah.
Kerusakan Fasilitas Pendidikan dan Infrastruktur Dasar
Selain sektor transportasi, laporan tersebut juga menyinggung kondisi fasilitas pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB yang mengalami tingkat kerusakan sedang hingga berat, dengan estimasi mencapai sekitar 25 persen dari total fasilitas yang ada.
Hal ini menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga kualitas layanan publik dasar.
Tantangan Anggaran dan Pemerataan Pembangunan
Faktor lain yang turut memengaruhi lambatnya pemerataan infrastruktur adalah keterbatasan anggaran daerah serta ketergantungan pada program pembangunan berskala nasional. Kondisi ini membuat beberapa wilayah tertinggal dalam percepatan pembangunan dibanding provinsi lain yang lebih maju secara fiskal.
Analisis: Momentum Evaluasi dan Percepatan
Posisi Jambi dalam indeks ini dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Fokus pembangunan yang lebih terarah, berbasis kebutuhan wilayah, serta penguatan konektivitas antar kabupaten menjadi kunci untuk memperbaiki peringkat tersebut ke depan.
Peringkat rendah bukan sekadar angka, tetapi cerminan tantangan struktural yang perlu dijawab dengan kebijakan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
