Rizkan al mubarok Kritik Kebijakan OPBM Kota Jambi: Jika Jalan Belum Mulus dan Rakyat Belum Sejahtera, Jangan Tambah Beban Masyarakat

JAMBI – Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya yang juga menjabat Ketua AWNI DPW Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Jambi terkait pengelolaan persampahan. Menurutnya, pemerintah harus menetapkan skala prioritas pembangunan sebelum melahirkan kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi polemik yang berkembang mengenai implementasi Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), yang memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan maupun pembiayaannya.

“Bila Pemerintah Kota Jambi belum mampu memastikan seluruh jalan di Kota Jambi dalam kondisi baik, belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, maka setidaknya jangan menambah beban baru bagi rakyat. Pemerintah hadir untuk meringankan kehidupan masyarakat, bukan menghadirkan keresahan melalui kebijakan yang belum sepenuhnya matang,” tegas Rizkan Al Mubarrok, Senin.

Menurut Rizkan, persoalan persampahan memang harus diselesaikan secara serius. Namun penyelesaiannya tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat maupun prinsip keadilan sosial.

Ia menilai keberhasilan seorang kepala daerah tidak ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan pemerintah.

“Rakyat membutuhkan jalan yang layak, drainase yang berfungsi, pelayanan publik yang cepat, lingkungan yang bersih, dan ekonomi yang terus membaik. Itulah ukuran keberhasilan yang paling nyata,” ujarnya.

Rizkan juga mengingatkan bahwa pelayanan persampahan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, serta memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus dikaji secara komprehensif dan dikomunikasikan secara terbuka.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada target administratif, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menerima setiap perubahan kebijakan.

“Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang menyelesaikan masalah tanpa menciptakan persoalan baru. Jangan sampai niat memperbaiki tata kelola justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena kurangnya komunikasi, transparansi, maupun kesiapan implementasi,” katanya.

Sebagai organisasi profesi wartawan, lanjut Rizkan, AWNI memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai pengingat agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Demokrasi membutuhkan kritik yang objektif. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang bersedia mendengar suara rakyat. Kritik bukan ancaman, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi agar kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas,” ujarnya.

Rizkan berharap Pemerintah Kota Jambi membuka ruang dialog yang lebih luas dengan DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan warga sebelum menerapkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, Kota Jambi membutuhkan kebijakan yang mampu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang merata, serta program-program yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pemimpin dikenang bukan karena banyaknya aturan yang dibuat, tetapi karena seberapa besar ia mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemudahan bagi rakyatnya,” tutup Rizkan.