1.000 Taruna Akmil Siap Turun ke 178 Sekolah Rakyat, Perkuat Karakter, Disiplin, dan Jiwa Kepemimpinan Siswa
JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi memperluas akses pendidikan sekaligus membangun karakter generasi muda Indonesia. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menerjunkan sebanyak 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) untuk mendampingi pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa di 178 Sekolah Rakyat di berbagai daerah mulai awal Agustus 2026.
Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang difokuskan pada pembentukan karakter, kemandirian, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi para siswa.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, kehadiran para taruna Akmil bertujuan membantu para siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, khususnya kehidupan berasrama yang menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab lebih besar dibandingkan lingkungan sebelumnya.
Menurut Agus, sejak awal Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menekankan pentingnya proses adaptasi tersebut agar para siswa mampu menjalani pendidikan dengan lebih baik. Pelibatan TNI juga merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung Program Sekolah Rakyat.
Dalam pelaksanaannya, para taruna Akmil akan membimbing berbagai kebiasaan dasar yang menjadi fondasi pembentukan karakter, mulai dari menyetrika pakaian, merapikan tempat tidur, menata lemari, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menyemir sepatu.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa keterlibatan taruna bukan untuk menjalankan fungsi tenaga pendidik, melainkan sebagai mentor yang memberikan keteladanan dalam membangun disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama, kemandirian, serta semangat cinta tanah air.
Selain pembiasaan hidup tertib, para siswa juga akan memperoleh penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, kemampuan bekerja sama, komunikasi yang baik, serta kepemimpinan melalui berbagai aktivitas keseharian di lingkungan sekolah.
Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen TNI R. Sidiharta Wisnu Graha mengatakan, taruna yang diterjunkan berasal dari tingkat I dan tingkat II Akademi Militer. Mereka akan ditempatkan di 178 Sekolah Rakyat untuk mendampingi proses pembentukan karakter selama program berlangsung.
Meski mendapat dukungan dari pemerintah, rencana tersebut juga memperoleh perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta agar batas kewenangan para taruna dijelaskan secara tegas sehingga tidak mengambil alih peran guru dalam proses pembelajaran.
Menurut Selly, pembinaan karakter melalui motivasi, keteladanan, dan pendampingan merupakan langkah positif. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh berubah menjadi pendidikan bergaya militer ataupun menggantikan fungsi tenaga pendidik profesional.
Ia juga mengusulkan agar para taruna memperoleh pembekalan mengenai psikologi perkembangan anak sehingga metode pembinaan yang diterapkan sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik.
Lebih lanjut, Selly menilai keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari tingkat kepatuhan siswa semata, melainkan harus dilihat dari perubahan perilaku, peningkatan kedisiplinan, kepedulian sosial, prestasi akademik, hingga keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan.
Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan TNI ini menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh. Tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan akademik, Program Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk membentuk generasi yang berkarakter kuat, mandiri, disiplin, berintegritas, serta memiliki semangat kebangsaan sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.
