Hasan Nasbi Kritik Pelabelan SPPG sebagai “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”: Hati-Hati Bicara
RAKYAT BERHAK TAU – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, , mengkritik pihak-pihak yang memplesetkan istilah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”. Menurutnya, pelabelan tersebut tidak berdasarkan fakta dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik terhadap program pemerintah.
Dalam keterangannya, Hasan menilai ruang digital saat ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya sikap sinis yang kerap tidak diimbangi dengan verifikasi informasi yang memadai. Kondisi tersebut, kata dia, dapat memengaruhi kualitas nalar masyarakat dalam menilai kebijakan negara.
“Ada orang yang bilang SPPG itu adalah Satuan Penjilat Prabowo-Gibran. Nah ini kan sok paten juga. Jangan sampai fakta didiskon, kebenaran didiskon, dan nalar didiskon. Cukuplah tas yang didiskon. Cukuplah harga barang yang didiskon. Tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon,” ujar Hasan, Kamis (4/6/2026)
Hasan menjelaskan bahwa SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi nasional yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sasaran program tersebut meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Menurut Hasan, selain memberikan manfaat kesehatan, program tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ia menyebut sekitar 1,5 juta pekerja terlibat dalam operasional dapur pelayanan gizi yang tersebar di berbagai daerah.
Karena itu, Hasan menilai penyematan label “satuan penjilat” terhadap SPPG tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga berpotensi merendahkan jutaan warga yang bekerja dalam program tersebut.
“Kalau dia bilang SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa narasi tersebut juga dapat dianggap merendahkan jutaan penerima manfaat program, termasuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Dia juga sama sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil dan menyusui anak-anak balita. 62 juta penerima manfaat ini sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Hati-hati kalau bicara,” tegasnya.
Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan pentingnya literasi informasi di era digital, ketika arus penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan sering kali tidak diiringi proses verifikasi yang memadai.
“Informasi itu seperti makanan. Harus dikunyah dulu, diperiksa dulu, sebelum ditelan dan dibagikan kepada orang lain,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hasan berharap masyarakat semakin kritis dalam menerima informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. Ia menilai budaya cek fakta menjadi kunci untuk menjaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan konstruktif dalam membahas berbagai kebijakan pemerintah.
