Forkopimda Diminta Perkuat Soliditas Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah
Yogyakarta, 4 Juni 2026 — Pemerintah kembali menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kekompakan antar unsur pimpinan daerah dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam arahan yang disampaikan di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemerintah mengingatkan bahwa wilayah Jawa dan Bali memiliki posisi sangat strategis karena menjadi pusat aktivitas nasional sekaligus dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan stabilitas keamanan di kawasan ini sebagai prioritas utama.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila situasi daerah tetap aman dan kondusif. Sebaliknya, berbagai gangguan keamanan dan kerusuhan di sejumlah daerah sebelumnya telah terbukti menghambat jalannya pemerintahan serta program pembangunan.
“Konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah,” demikian penekanan dalam arahan tersebut.
Selain memperkuat koordinasi formal, Forkopimda juga diminta untuk mengintensifkan komunikasi informal antar pemangku kepentingan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa daerah dengan pimpinan yang solid dan kompak cenderung lebih cepat menyelesaikan persoalan serta mencegah eskalasi konflik sosial.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah potensi konflik berbasis keagamaan di masyarakat. Pemerintah daerah, khususnya yang memiliki ruang fiskal memadai, diminta mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD untuk memperkuat kegiatan FKUB.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial-politik nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya di wilayah strategis seperti Jawa dan Bali, agar pembangunan dapat terus berjalan tanpa gangguan berarti.
Lokasi kegiatan tercatat di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
