RAKYAT BERHAK TAU — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia mendorong percepatan pemetaan batimetri dan survei hidro-oseanografi sebagai bagian dari program prioritas keamanan laut nasional tahun 2026, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
Langkah ini disampaikan dalam forum koordinasi pengawalan program prioritas yang mengacu pada RPJMN 2025–2029, yang digelar di Kupang, Rabu (15/04/2026).
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Parwito, menegaskan bahwa ketersediaan data batimetri dan hidrografi memiliki nilai strategis yang jauh melampaui aspek teknis semata.
“Data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menjaga keselamatan pelayaran, memperkuat keamanan maritim, serta mendorong pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan, khususnya di wilayah strategis seperti NTT dan ALKI III,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Pemerintah menekankan percepatan pemetaan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, standardisasi teknis, serta skema pembiayaan bersama. Prioritas diarahkan pada jalur pelayaran aktif, kawasan pelabuhan, dan wilayah perbatasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Koordinasi juga diperkuat melalui kunjungan kerja ke Mako Kodaeral VII Kupang. Hasil evaluasi menunjukkan struktur organisasi telah memadai, namun masih memerlukan penguatan sarana, prasarana, dan dukungan operasional guna mengoptimalkan tugas pengamanan wilayah laut.
Analisa: Infrastruktur Tak Terlihat Penentu Kedaulatan
Dalam perspektif Oseanografi dan geopolitik maritim, pemetaan batimetri merupakan “infrastruktur tak terlihat” yang menentukan kekuatan negara maritim.
Tanpa data laut yang presisi:
navigasi berisiko tinggi,
pengawasan wilayah melemah,
potensi ekonomi kelautan tidak optimal.
Sebaliknya, data yang kuat memungkinkan negara:
mengamankan jalur pelayaran strategis,
memperkuat kedaulatan wilayah,
serta mengembangkan ekonomi biru secara berkelanjutan.
Posisi Nusa Tenggara Timur yang berada di jalur ALKI III menjadikannya titik krusial dalam lalu lintas global, sehingga penguatan hidro-oseanografi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertahanan dan pembangunan nasional.
Perkuat Sinergi Nasional
Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, TNI-Polri, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana.
Pemerintah berharap sinergi lintas sektor ini mampu mempercepat pencapaian target pembangunan maritim dalam kerangka RPJMN 2025–2029, sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan laut Indonesia di kawasan timur.