Menko Polkam dan Wapres Tinjau Bandara–Pelabuhan Nabire, Konektivitas Papua Tengah Dipercepat


RAKYAT BERHAK TAU — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peninjauan pengembangan Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire, Senin (20/04/2026). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kawasan timur Indonesia.

Bandara Diperluas, Akses Udara Ditingkatkan

Dalam peninjauan di Bandara Douw Aturure, Wapres memastikan kesiapan fasilitas serta rencana pengembangan bandara yang kini menjadi simpul utama mobilitas di Papua Tengah.
Perpanjangan runway dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter memungkinkan bandara ini didarati pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing. Namun demikian, sejumlah fasilitas masih perlu ditingkatkan, termasuk perluasan terminal, penambahan apron, pembangunan garbarata, serta penguatan sistem keselamatan penerbangan.
Wapres menegaskan percepatan pengembangan bandara menjadi krusial untuk menjawab lonjakan kebutuhan transportasi udara sekaligus membuka akses ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pelabuhan Jadi Nadi Logistik Papua Tengah

Kunjungan dilanjutkan ke Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi. Pelabuhan ini memiliki peran vital sebagai pusat distribusi logistik yang melayani hingga delapan kabupaten, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada jalur laut.
Namun, kapasitas dermaga sepanjang 227 meter dinilai belum optimal, terutama untuk melayani kapal penumpang dan kargo secara bersamaan. Keterbatasan fasilitas serta meningkatnya penggunaan kontainer ukuran besar menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui perluasan dermaga dan peningkatan fasilitas pendukung.

Analisa Strategis: Infrastruktur sebagai Kunci Integrasi Papua

Dalam perspektif pembangunan kawasan, penguatan bandara dan pelabuhan di Nabire bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi integrasi ekonomi dan sosial Papua Tengah ke dalam sistem nasional.
Wilayah timur Indonesia selama ini menghadapi tantangan klasik: mahalnya logistik, keterbatasan akses, dan ketimpangan pembangunan. Dengan menguatkan dua simpul utama udara dan laut,pemerintah sedang membangun fondasi untuk:
menekan biaya distribusi barang,
mempercepat arus mobilitas manusia,
serta membuka ruang investasi baru.
Sinergi antara pusat dan daerah, sebagaimana ditekankan Gibran Rakabuming Raka, menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kolaborasi Lintas Sektor

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BP3OKP Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Tengah akan terus didorong secara terintegrasi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *