JAKARTA – Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan Work From Home (WFH) selama dua bulan ke depan setelah hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi tata kelola pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional.

Keputusan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Terbatas terkait Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Penyiapan Paket Stimulus Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan bahwa transformasi budaya kerja melalui penerapan WFH terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi penggunaan energi dan mobilitas masyarakat.

Hasil evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan sejumlah indikator yang dinilai positif. Salah satunya adalah penurunan konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tercatat mencapai sekitar 9 persen pada April 2026.

Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan WFH dalam periode dua bulan mendatang sembari terus melakukan pemantauan terhadap dampaknya terhadap produktivitas dan aktivitas ekonomi.

Siapkan Stimulus Jaga Daya Beli

Selain membahas kebijakan transformasi budaya kerja, rapat juga memfokuskan perhatian pada langkah-langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua tahun 2026.

Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus yang akan diberikan pada periode libur sekolah serta menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Stimulus tersebut mencakup berbagai sektor transportasi, mulai dari diskon tarif kereta api, kapal laut milik Pelni, layanan penyeberangan ASDP, hingga pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung sektor transportasi dan pariwisata nasional yang menjadi salah satu penggerak ekonomi domestik.

Dukungan untuk Industri Kreatif

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pengembangan industri kreatif nasional dengan menghadirkan insentif perpajakan bagi para penulis dan pelaku ekonomi kreatif.

Melalui kebijakan tersebut, royalti yang diterima penulis akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong produktivitas para penulis, memperkuat ekosistem industri kreatif, serta meningkatkan kontribusi sektor ekonomi berbasis kreativitas terhadap perekonomian nasional.

Program Magang dan Vokasi Dilanjutkan

Di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia, pemerintah memastikan Program Magang Nasional akan kembali dilaksanakan mulai Juli 2026.

Program tersebut ditargetkan mampu menjangkau sekitar 150 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program vokasi nasional yang ditujukan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas keterampilan sesuai kebutuhan industri, serta memperkuat kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar kerja yang terus berkembang.

Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang disiapkan merupakan bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.

Selain menjaga daya beli masyarakat, langkah-langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional agar berjalan lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi kebijakan efisiensi, stimulus ekonomi, penguatan industri kreatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berharap perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.