Rizkan Al Mubarrok: Saat Negara Hadir Memberi Makan Rakyat, MBG Bukan untuk Diperdebatkan, Tapi untuk Diawasi agar Tepat Sasaran
Rakyat Berhak Tau — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai pandangan pro dan kontra dari sejumlah pengamat dan politisi. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua AWNI Sumatera, Rizkan Al Mubarrok, menegaskan bahwa kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat tidak seharusnya dipersempit dalam perdebatan yang melemahkan substansi program.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan rakyat mendapatkan akses dasar, termasuk kebutuhan gizi yang layak. Karena itu, program seperti MBG harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, bukan menjadi bahan politisasi yang justru mengaburkan tujuan utamanya.
“Jika ada pandangan yang menolak negara hadir dalam memastikan kebutuhan dasar rakyat, maka hal tersebut perlu dikritisi secara proporsional dalam ruang demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan program ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rizkan Al Mubarrok.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya memberi ruang untuk kritik, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral semua pihak untuk menjaga agar kebijakan publik tidak diselewengkan atau dipelintir menjadi isu yang tidak produktif.
Lebih lanjut, Rizkan menekankan bahwa MBG seharusnya menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media dalam melakukan pengawasan bersama. Dengan demikian, program tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar perdebatan, tetapi pengawasan bersama. Agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tambahnya.
Pengamat kebijakan publik menilai, program seperti MBG memiliki dampak strategis dalam jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang masih tinggi.
Namun demikian, transparansi dan pengawasan tetap menjadi kunci utama agar program tidak mengalami deviasi dalam pelaksanaannya di lapangan.
Dengan dinamika yang terus berkembang, diskursus mengenai MBG diperkirakan akan tetap menjadi perhatian publik nasional, terutama terkait efektivitas implementasi dan tata kelola anggarannya.
