Yusril Soroti Kritik Asing ke Indonesia: Singgung IMF, Era Soeharto, dan Kedaulatan Ekonomi Nasional
Rakyat Berhak Tahu — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memantik perhatian publik setelah ia menanggapi kritik media internasional terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah seminar nasional, Yusril menyampaikan pandangan tajam mengenai dinamika hubungan Indonesia dengan kekuatan global, termasuk pengalaman sejarah saat krisis ekonomi 1998 mengguncang negeri ini.
Menurut Yusril, terdapat pandangan dari sebagian pihak luar yang sejak lama menginginkan Indonesia tetap berada dalam posisi lemah dan tidak berkembang menjadi negara besar dengan kekuatan ekonomi mandiri.
Pernyataan itu muncul saat Yusril menyinggung kritik yang dilontarkan majalah internasional The Economist terhadap pemerintahan Presiden saat ini.
“Kritik itu pada akhirnya membuat kita kembali pada pola lama: bangsa yang hanya mengekspor bahan mentah dan tidak memperoleh nilai tambah maksimal,” ujar Yusril dalam Seminar Nasional bertema tantangan regulasi menghadapi Gig Economy dan Artificial Intelligence.
Yusril kemudian mengaitkan pandangannya dengan pengalaman krisis moneter 1998. Ia menyebut dirinya sebagai saksi sejarah ketika Indonesia menghadapi tekanan ekonomi berat menjelang runtuhnya pemerintahan Soeharto.
Ia menyinggung masuknya International Monetary Fund atau IMF pada masa krisis, yang menurutnya menjadi bagian dari periode penuh gejolak ekonomi nasional.
Namun demikian, perdebatan mengenai peran IMF dalam krisis 1998 hingga kini masih menjadi diskursus panjang di kalangan ekonom dan sejarawan. Sebagian menilai IMF membantu stabilisasi ekonomi melalui paket bantuan, sementara pihak lain berpendapat kebijakan yang diterapkan saat itu justru memperdalam tekanan ekonomi dan sosial.
Karena itu, pandangan Yusril dapat dipahami sebagai sudut pandang politik dan historis berdasarkan pengalaman serta interpretasi pribadinya terhadap peristiwa tersebut.
Di sisi lain, kritik media internasional terhadap pemerintahan suatu negara merupakan hal lazim dalam demokrasi global. Kritik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan, namun juga sering memunculkan perdebatan tentang kepentingan geopolitik, ekonomi, dan cara negara berkembang membangun kemandirian nasional.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berfokus menjaga stabilitas ekonomi, demokrasi, serta kepentingan nasional di tengah meningkatnya dinamika global.
Pernyataan itu sekaligus membuka kembali perdebatan lama yang belum pernah benar-benar selesai: apakah Indonesia harus semakin terintegrasi dengan arus ekonomi global, atau memperkuat jalur kemandirian nasional dengan penguasaan industri bernilai tambah tinggi.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap krisis selalu melahirkan dua pelajaran: pentingnya keterbukaan terhadap dunia, dan pentingnya menjaga kedaulatan nasional agar tidak mudah diguncang kepentingan luar.
