IPDN Diminta Tetap Jadi Kawah Candradimuka Aparatur Idealis, Transformasi Birokrasi Harus Menyentuh Kultur
RAKYAT BERHAK TAU — Transformasi birokrasi di Indonesia dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui pembaruan sistem administrasi semata, tetapi juga harus menyentuh perubahan kultur organisasi serta penguatan moral aparatur negara.
Hal itu disampaikan dalam audiensi antara jajaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi bersama jajaran wakil rektor, kepala biro, serta para alumni yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.
Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara gradual namun fundamental, mencakup pembenahan “hard system” hingga pembangunan kultur organisasi yang sehat dan profesional.
“Sebagai tulang punggung pemerintahan, seorang Pamong Praja harus memiliki moral guidance yang independen dan keberpihakan yang jelas hanya kepada kepentingan negara,” demikian disampaikan dalam forum audiensi tersebut.
Di tengah tantangan zaman yang semakin pragmatis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri diminta tetap mempertahankan perannya sebagai kawah candradimuka pencetak aparatur negara yang idealis, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian tinggi kepada bangsa dan negara.
Pendidikan disebut menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter ASN yang profesional dan berintegritas. Namun demikian, nilai-nilai tersebut juga harus diperkuat melalui sistem birokrasi yang mampu menjaga integritas sejak masa pendidikan hingga penugasan di lapangan.
Selain itu, ditegaskan pula bahwa politik, demokrasi, pemerintahan, dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan nasional.
Karena itu, setiap aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pembangunan kewilayahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan kepamongprajaan dengan pemerintah dalam membangun birokrasi Indonesia yang modern, profesional, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai pengabdian luhur.
Penguatan kualitas sumber daya manusia birokrasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional di era transformasi dan persaingan global yang semakin kompleks.
